Nyaleg dengan Logika Kapital

sumber gambar : www.merdeka.com

 penulis : Dhima Wahyu Sejati

  

darwisfoundation.com - 17 April sudah lewat. Sekarang tinggal menunggu hasil real count KPU. Saya sarankan jangan melihat quick count, pasti bingung. Sebab seperti lima tahun lalu, semuanya mengklaim kemenangan masing-masing. 

Mari sejenak mengalihkan lirikan. Jangan hanya genit ke Prabowo dan Jokowi, tapi juga para caleg (calon legeslatif) kita. Saya mereasa, pemilihan caleg tidak begitu signifikan. Para pemilih tidak begitu mengenal caleg mereka. Apa arti mencoblos jika tidak kenal. Harusnya ada pepatah “tak kenal, maka tak usah coblos”. Ah jangan, nanti malah golput.

Terlalu banyak caleg, membuat pemilih susah mengenali siapa bakal caleg mereka. Apalagi kertas suara terlalu besar, alhasil, pemilihan caleg dianggap tidak terlalu penting. 

Sekarang, bagaimana para caleg ini mengambil suara pemilih, ini sulit. Media massa, terutama media mainstream (media arus utama) didominasi oleh Jokowi, mengingat para pemiliknya berkoalsi dengan kubu pertahana. Ruang untuk caleg tidak ada, apalagi biaya pasang iklan di media cukup mahal. Sekalipun mampu, itu dianggap tidak cukup efektif. Kenapa ?

Toh, jika memasang iklan di TV nasional, rakyat hanya tahu dirinya nyaleg, tapi belum tentu rakyat memilih si caleg ini. Apalagi caleg di daerah-daerah, lebih tidak efektif lagi, untuk apa memasang iklan di TV nasaional padahal targetnya hanya di daerah, mubazir.

Maka dengan cara apa ? dengan logika apa supaya si caleg dapat meraup suara ?

Logika Kapital dan Delusi Politik

Saya tidak berangkat dari teori terkemuka soal kapitalisme atau teori-teori postmodernisme. Saya hanya ingin berangkat dari pengalaman.

Kebetulan saya dipercaya sebagai panitia penyelenggara pemilu di desa. Dengan sadar, pasti akan berat, saya mengiyakan beban ini. Pengalaman pertama saya terlibat langsung dalam prosesi pemungutan suara di TPS.

Bagi orang awam seperti saya, rasa-rasanya heran ketika melihat tingkah laku pemilih dan orang-orang partai di desa. Psikis pemilih terasa tidak bebas, seakan ada kebingungan hendak memilih siapa. Bukan apa-apa, karena kertas suara calon anggota dewan yang besar. Para pemilih ini bingung mana orang yang memberikan amplop kemarin sore. Kalau sampai salah, nanti malam tidak bisa tidur.

Prinsip dan mental bakal caleg dan pemilih kita selalu sama. Mental pedagang. Untung rugi dihitung dengan ukuran materi, selama ada uang pasti beres. Setiap orang punya hak suara, jika ada yang membeli, kenapa tidak dijual ? toh, dapet untung.  Begitu kirinya pola pikir para pimilih.

Tentu saja saya tidak menyalahkan pemilih. Namun mental seperti ini cukup mencederai demokrasi. Sekaligus mengecewakan saya yang rela tidak tidur untuk mengurus pemilu serentak ini. Bagaimana dengan caleg yang baik – pun kalau masih ada-, tapi tidak memberikan amplop. Apakah akan dipilih ? mungkin tidak.

Psikis para celeg juga sama. Mereka mengira ini perang dagang. Siapa yang punya modal, maka dapat dipastikan menang. Yang penting sebelum nyaleg harus riset pasar dulu, kira-kira daerah mana yang harus diberikan amplop dan mana yang tidak perlu. Jika sudah pasti basis massa kenapa harus dihujani amplop, kan ?

Logika kapital ini dipakai dan diterima oleh caleg maupun pemilih. Ini juga barangkali jawaban kenapa masih banyak politik uang di desa-desa. Mengakar kuat, susah untuk ditumbangkan.

Jujur saja, saya cukup kaget mendengar pernyataan Linmas yang bertugas bersama saya di TPS. Ketika saya datang lalu menyalami, kami bincang-bincang santai. Entah awalnya bagaimana, Limnas ini menceritakan berita di TV yang terkena OTT akibat serangan fajar.

Yang menjadikan saya heran adalah tanggapan si Linmas ini. “Itu lo mas, banyak yang kena OTT. Hahaha…. Sebenarnya yaa gak masalah, di kasih uang ya gpp. Tapi yang geger ii justru atasan-atasan itu lo”. Kami cukup santai membicarakan hal ini.

Saya tidak menemukan gestur bercanda ketika si Linmas ini menjelaskan soal OTT. Itu semakin membuat saya kawatir. Ini artinya masalah ‘politik uang’ menjadi hal biasa. Keburukan yang dilakukan terus menerus menjadi biasa. Sangking dianggap biasa, orang mengira ini sebuah kebenaran. Fenomena ini bisa kita sebut seabagai “delusi”. Atau dalam konteks politik sebut saja “delusi politik”.

Delusi politik menyebabkan kondisi psikis pemilih yang linglung. Hingga berada pada pengaruh kolegtif dimana orang-orang memang menjual suaranya dalam pasar gelab pemilu. Kita tahu bersama, ketika sebuah kegiatan dilakukan secara kolegtif, akan memudarakan tanggungjawab dan rasa beralah jika itu hal yang buruk.

Delusi politik ini menjadi prahara yang redub di pemilu. Caleg dan pemilih juga akhirnya terkena delusi politik. Saya hanya bisa berdoa, semoga Tuhan menghindarkan saya dari delusi politik yang berkepanjangan ini. Semoga kita semua tetap bisa berpegang pada standar moral yang tinggi.