Oleh : Zena Rera Anjani
Dua bulan sudah Indonesia terkena dampak pandemi Covid-19. Pandemi yang bertuan rumah dari kota Wuhan, China ini setidaknya menjangkit tiga perempat dari total negara di dunia.
Karantina mandiri, sekolah, masjid yang ditutup hingga lockdown yang terjadi di beberapa wilayah, serta beberapa fasilitas umum, kantor dan perusahaan yang tidak bisa berjalan dengan maksimal seperti biasanya, tentu saja sangat mempengaruhi perekonomian para pekerja khususnya karyawan swasta, buruh harian bahkan pedagang kaki lima.
Angka pengangguran di Indonesia pun melonjak karena beberapa perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara massal. Tenaga freelance kehilangan pekerjaan, pedagang kaki lima dilarang berjualan di tempat umum.
Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi ke semrawutan ekonomi rakyat adalah dengan dibentuknya program kartu pra kerja. Anggaran yang dikeluarkan negara sebesar kurang lebih 20 triliun yang akan disampaikan kepada sebanyak 5,6 juta orang (Setkab.go.id).
Program ini ditujukan untuk masyarakat Indonesia yang belum mendapat pekerjaan, kehilangan pekerjaan atau pengangguran dan sebagainya yang sudah tidak lagi menempuh pendidikan.
Bantuan yang sudah ditetapkan pada program kartu pra kerja ini sebesar 3,55 juta rupiah per orang, yang telah mendaftar kartu pra kerja dan memenuhi persyaratan hingga lolos. Bantuan tersebut didapatkan dengan terlebih dahulu melakukan pelatihan yang program-programnya telah ditetapkan pemerintah.
Anggaran yang telah ditetapkan untuk biaya pelatihan sebesar 1 juta rupiah. kemudian sisanya akan intensif diberikan setelah pelatihan sebanyak 600 ribu rupiah per bulan, dalam kurun waktu 4 bulan. Kemudian sisanya untuk biaya intensif survei sebanyak 3 kali survei.
Namun upaya ini dirasa belum cukup efektif untuk mengatasi problematika ekonomi rakyat Indonesia, terlebih saat pandemi ini berlangsung. Kebutuhan ekonomi rakyat yang mendesak adalah bahan makanan dan kebutuhan pokok lainnya. Sedangkan sistem yang diterapkan pada kartu pra kerja adalah program pelatihan.
Tidak hanya itu, program pelatihan yang diberlakukan kartu pra kerja dirasa kurang masuk akal dengan anggaran yang telah ditetapkan. Program-program keahlian dan keterampilan yang ditawarkan dirasa terlalu dangkal dengan hanya memanfaatkan fasilitas daring seperti video maupun materi -materi yang disampaikan secara online dan bisa jadi bebas diakses melalui website yang beredar, video-video di platform YouTube atau materi dan artikel terkait yang telah beredar di internet.
Sangat perlu dipertanyakan dengan anggaran yang sebesar itu untuk melakukan pelatihan di program kartu pra kerja yang hanya berbasis daring. Ditambah lagi dengan beberapa program pelatihan yang dirasa tidak masuk akal dengan anggaran yang telah ditetapkan.
Misalnya anggaran program paket pelatihan ojek online sebesar satu juta rupiah, editing foto Snapsheed untuk jualan online sebesar 500 ribu rupiah, cara membuat brosur dengan aplikasi Canva sebesar 150 ribu rupiah, cara membuat kroket ayam keju sebesar 400 ribu rupiah, program pelatihan PowerPoint dasar, dan masih ada beberapa program yang dirasa dangkal dengan biaya yang kurang masuk akal.
Bayangkan jika kita mempelajari semua itu dari menonton beberapa video di youtube atau beberapa artikel yang telah tersedia di internet dirasa akan jauh lebih efektif daripada harus membayar sebesar itu.
Anggaran sebanyak itu digunakan hanya untuk pelatihan-pelatihan yang dirasa tidak cukup penting di tengah masyarakat yang kehilangan pekerjaan, tidak bisa makan dan ditambah beban pikiran oleh angsuran dan biaya pendidikan. Output yang dihasilkan pun dirasa juga tidak jelas arah nya.
Dengan modal skill "online" yang didapat dari pelatihan melalui konten video dan materi-materi singkat dan sekilas, apa yang kemudian dapat dilakukan. Mungkin menjadi wirausaha salah satunya, apakah pemerintah benar-benar yakin bahwa seluruhnya yang mendaftar adalah mereka yang betul-betul mau berusaha mengembangkan softskill mereka.
Jangan-jangan sebagian besar yang mendaftar hanya sekedar butuh bantuan uang tunai demi membeli kebutuhan pribadi. Sertifikat online yang bisa di unduh dari browser internet pun dirasa sangat rawan untuk disalah gunakan.
Dari berbagai polemik tersebut, alhasil tetap saja overload pendaftar. Karena disisi lain, siapa yang tidak butuh uang tanpa perlu bekerja keras ? Semua berbondong-bondong mendaftar.
Mulai dari mantan pegawai bergaji puluhan juta yang di PHK, sampai anak pelosok negeri yang gagap teknologi pun ingin ikut mengadu nasib lewat bantuan 600 ribu rupiah per bulan yang bagi mereka sangat berarti.
Pada masa pandemi ini rakyat lebih darurat butuh sembako daripada mengikuti pelatihan. Anggaran dana sebesar 1 juta rupiah per orang, dengan target 5,6 juta pendaftar dan total senilai 5,6 triliun rupiah dirasa akan lebih bijak jika digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti beras
, daripada memperlambat jalan bantuan dengan serangkaian proses kartu pra kerja, mulai dari pendaftaran, seleksi dan pelatihan.
Tidak hanya itu, seleksi yang dilakukan secara akses daring pun juga dirasa kurang efektif. Data-data yang diminta dan proses serentak dengan hanya memanfaatkan media internet dirasa kurang begitu valid untuk mengetahui siapa yang lebih membutuhkan bantuan.
Program kartu pra kerja ini juga bisa dialih fungsikan menjadi salah satu bentuk bantuan pemerintah untuk menangani permasalahan rakyat yang terdampak covid-19 dari segi ekonomi.
Secara tidak langsung, kartu pra kerja ini juga di alih fungsikan untuk membantu para karyawan yang di PHK oleh perusahaan, yang rencana sebelumnya ditujukan untuk membantu para pencari kerja.
Bisa jadi program kartu pra kerja ini malah menjadi legitimasi perusahaan untuk mem PHK karyawannya lebih banyak lagi. Karena para elit perusahaan merasa beban nya teratasi karena karyawan yang di PHK bisa mendapat bantuan dari program kartu pra kerja.